Dalam mewujudkan komitmen Pengadilan Militer III-17 Manado untuk menunjang Pelayanan Yang Prima Pada Pengadilan Militer berbasis Teknologi Informasi, Pengadilan Militer III-17 Manado melakukan ujicoba penerimaan tamu dan kujungan melalui fitur E-Tami

Dalam rangka penguatan organisasi diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan, untuk itu Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Brigjen TNI E. Trias Komara, S.H., M.H. beserta tim (Kolonel Laut KH/W Tuty Kiptiani, S.H. dan Penata Tk.I Yud Hiday

Upacara dalam rangka memperingati hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada hari ini 1 Oktober 2019 bertemakan "Pancasila Sebagai Dasar Penguatan Karakter Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Bahagia" pada Pengadilan Militer III-17 Manado dilaksanaka

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Proyek SUSTAIN yang merupakan kerjasama Mahkamah Agung, UNDP dan Uni Eropa, sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 1014/SEK/KP.01/6/2019 tanggal 18 Juni 2019 tentang Rencana Kunjungan Evaluator Proyek

Senin, 10 Juni 2019. Hari pertama setelah melaksanakan libur lebaran tahun 2019 sesuai dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 705/SEK/KS.00/5/2019 tanggal 28 Mei 2019 tentang Hak Cuti Tahunan dan Pemantauan Kehadiran Aparat

Dalam kesempatan penuh kasih dan rahmat serta berbagi dengan Panti Asuhan As-Shabirin pada momen yang spesial ini juga Pengadilan Militer III-17 Manado melepas Hakim Militer sesuai dengan Surat Perintah Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor: Sprin/

Keluarga Besar Pengadilan Militer III-17 Manado berbagi kebahagiaan bersama anak-anak dan perwakilan dari Panti Asuhan As-Shabirin. Dalam kesempatan ini Keluarga Besar Pengadilan Militer III-17 Manado diwakili oleh Kepala Pengadilan Militer III-1

Kolonel Chk. Sutrisno Setyo Utomo, S.H.,M.H. (Hakim Tinggi Balitbang Diklat Kumdil MA-RI) beserta rombongan melakukan monitoring dan evaluasi dalam mengukur tingkat efektifitas/keberhasilan hasil pembelajaran dengan menggunakan metode evaluasi pembel

Hakim menurut teori trias politika ada dalam kekuasaan kehakiman yang kekuasaannya terpisah (penulis: pembagian) dari kekuasaan eksekutif/ kekuasaan pemerintah baik secara tugas maupun secara organisasi. Dalam perspektif hukum ketatanegaraan di Indo

“Pada saat undang-undang dibahas dan dibicarakan oleh legaislatif, semua berpendapat sudah baik dan sempurna. Akan tetapi pada saat diundangkan, undangundang tersebut langsung berhadapan dengan seribu macam masalah konkreto yang tidak terjangkau da