Kode Etik Panitera

KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA
KETENTUAN UMUM

Pengertian:


PASAL 1
1. Yang dimaksud dengan kode etik Panitera dan jurusita ialah aturan
tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Panitera dan jurusita dalam
melaksanakan tugas peradilan.
2. Yang dimaksud dengan Panitera ialah Panitera,Katera,Wakil
panitera,Panitera muda dan Panitera pengganti pada pengadilan
tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama dari empat (4)
lingkungan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yaitu Peradilan
Umum ,Peradilan Agama,Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan
Militer serta Panitera yang diperbantukan pada Mahkamah Agung dan
atau lembaga lain
3. Yang dimaksud dengan jurusita adalah Jurusita dan Jurusita pengganti
yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan pada
Pengadilan tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung RI yaitu
Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Azaz Peradilan yang baik ialah perinsip-perinsip yang harus di junjung
tinggi oleh panitera dan jurusita dalam melaksanakan tugasnya untuk
mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku.
5. Organisasi IPASPI adalah organisasi Ikatan Panitera Sekretaris
Pengadilan Indonesia.
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2
Kode etik panitera dan Jurusita ini dibuat untuk menjaga Kehormatan,
keluhuran martabat atau harga diri yang mulia sebagaimana layaknya
seorang Panitera dan Jurusita yang memberikan pelayanan yang prima dan
adil kepada masyarakat pencari keadilan tanpa membeda bedakannya
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 .
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA TERHADAP KETUA MAJELIS
PASAL 3
1. Panitera dan Jurusita wajib membantu majelis hakim, baik dalam
mendampingi sidang, melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan
maupun memberi bantuan sarana dan prasana persidangan.
2. Panitera wajib membuat berita acara persidangan dengan teliti dan
seksama sesuai dengan pelaksanaan pemeriksaan dalam
persidangan
2
3. Jurusita wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahun dan
menuanggkannya dalam berita acara atau relaas.
4. Panitera wajib membuat jadwal sidang dan membuat laporan hasil
persidangan dan menyerahkan kepada petugas register.
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA
TERHADAP PARA PENCARI KEADILAN
PASAL 4
1. Panitera dan Jurusirta wajib melayani masyarakat pencari keadilan
dengan pelayanan yang perima yaitu dengan sopan, teliti, dan
sungguh-sungguh serta tidak membeda-bedakan berdasarkan status
social, golongan dan menjaga serta menumbuhkan kepercayaan
masyarakat pencari keadilan.
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA TERHADAP PARA PIHAK
PASAL 5
1. Panitera dan Jurusita wajib bersikap independen/tidak memihak, baik
didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan tetap memberikan
pelayanan yang prima serta menjaga dan menumbuhkan kepercayaan
masyarakat pencari keadilan.
2. Panitera dan Jurusita bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan
pencari keadilan dan dilarang memberikan kesan bahwa salah satu
pihak yang berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi
berada dalam posisi istimewa.
3. Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara
diluar persidangan, kecuali dilakukan dalam lingkungan gedung/ruang
kerja pengadilan demi kelancaran persidangan/konsultasi yang
dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar perinsip persamaan
perlakuan tanpa keberpihakan.
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM PERSIDANGAN
PASAL 6
1. Panitera wajib berpakaian rapi dan duduk dengan sopan dalam
mengikuti sidang pemeriksaan perkara.
2. Panitera wajib mematikan hand phone agar tidak mengganggu
jalannya persidangan
3. Panitera dilarang tidur saat mengikuti persidangan yang dapat
menggangu jalannya pemeriksaan dan tidak sempurnanya dalam
mencatat berita acara persidangan.
4. Panitera harus adil dan tidak membeda-bedakan para pihak dalam
memanggil ke dalam ruang persidangan.
3
5. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi wali pengampu dari jabatannya
dengan suatu perkara yang ditangainya dan tidak boleh ikut
menangani suatu perkara yang ada hubungan kekelurgaan
6. Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penasehat hukum baik
langsung atau tidak langsung.
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DI LUAR PERSIDANGAN
PASAL 7
1. Panitera tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara
diluar persidangan, kecuali dilakukan demi kelancaran persidangan
yang dilakukan secara terbuka dengan tidak melanggar perinsip
persamaan perlakuan tanpa keberpihakan.
2. Panitera harus segera menyelesaikan pembuatan akta dan salinan
putusan setelah putusan sertebut berkekuatan hukum tetap (BHT)
3. Panitera tidak boleh membeda-bedakan (diskriminasi) dalam melayani
para pihak untuk menyerahkan hasil produk pengadilan.
4. Panitera dan Jurusita dilarang memberikan atau menjanjikan sesuatu
kepada para pihak dan dilarang meminta serta menerima imbalan dari
para pihak atau kuasanya yang berkaitan dengan perkara di
Pengadilan.
7. Panitera dan Jurusita wajib melayani masyarakat pencari keadilan
dengan pelayanan yang perima yaitu dengan sopan, teliti, tidak
membeda-bedakan berdasarkan status social, golongan independen
tidak memihak, baik didalam kedinasan maupun diluar kedinasan dan
tetap memberikan pelayanan yang prima serta menjaga dan
menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
8. Panitera bersikap adil yaitu tidak membeda-bedakan pencari keadilan
dan dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang
berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam
posisi istimewa.
9. Panitera dan Jurusita dilarang mengadakan pertemuan dengan para
pihak/kuasanya yang berakiabat menjadi tidak independen dalam
proses perkara yang sedang berjalan.
10.Panitera dan Jurusita dilarang menjadi penghubung dan memberikan
akses antara pihak berperkara atau kuasanya dengan pimpinan
Pengadilan dan majelis hakim.
11.Panitera dan Jurusita dilarang menjadi makelar kasus atau perantara
perkara di Pengadilan
12.Panitera dilarang membawa pulang berkas perkara kecuali atas izin
Ketua Pengadilan Agama.
4
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA SEBAGAI WARGA NEGARA
IPASAL 8
1. Panitera dan Jurusita selaku Pegawai Republik Indonesia turut
berperan dalam mewujudkan penegakan Hukum, Keadilan dan
Kebenaran sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Dasar
1945.
2. Panitera dan Jurusita sebagai pelaksana jalannya Peradilan maupun
pelaksana Administrasi Peradilan dalam melaksanakan tugas bekerja
dengan jujur, disiplin, semangat, bertanggung jawab dan penuh
pengabdian tanpa pamrih untuk Negara.
3. Panitera dan Jurusita menjunjung tinggi harkat dan martabat Panitera
dalam memberikan Dharma Baktinya kepada Bangsa dan Negara.
SIKAP PANITERA DAN JURUSITA DALAM KEDINASAN
PASAL 9
1. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan kepentingan Negara dan
Masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
2. Panitera dan Jurusita wajib mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta memegang teguh rahasia Negara dan Rahasia jabatan
sesuai dengan sumpah jabatannya.
3. Panitera dan Jurusita sebagai unsur pimpinan Kepaniteraan
Pengadilan, didalam menjalankan tugas dinasnya harus memiliki
kepribadian terpuji, bijaksana, berilmu, sabar, tegas, disiplin, penuh
pengabdian dan rela berkorban demi pelaksanaan tugas.
4. Untuk mencapai tujuan dari misi kerja Kepaniteraan yang berhasil
guna dan berdaya guna, Panitera dan Jurusita harus menyadari akan
kewajibannya bekerja keras, tekun, rajin, , bersahaja, dengan didasari
ketaqwaann terhadap Tuhan Yang Maha Esa
5. Panitera dan Jurusita sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat wajib
memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat pencari
keadilan untuk terwujudnya Peradilan yang cepat, tepat dan biaya
yang terjangkau.
6. Demi terpeliharanya kemantapan dan kelancaran pelaksanaan tugas
serta untuk menegakkan citra yang baik dalam tugas pelayanan,
Panitera dan Jurusita senantiasa harus mentaati dan meningkatkan 4
(empat) tertib yaitu:
1. Tertib Administrasi
2. Tertib Perkantoran
3. Tertib Jam Kerja
4. Tertib Rumah Tangga
5
SIKAP TERHADAP SESAMA
PASAL 10
1. Memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara
sesama pejabat kepaniteraan dan pajabat peradilan lainnya
2. Memiliki rasa setia kawan, tenggang rasa dan saling menghargai
antara sesama pejabat peradilan
3. Memelihara, membina kesatuan dan persatuan sesama aparat
peradilan, memupuk solidaritas, berjiwa kesatria dan bertanggung
jawab.
SIKAP TERHADAP BAWAHAN
PASAL 11
1. Panitera harus memiliki sifat kepemimpinan, memberikan keteladanan
dan lugas dengan dilandasi oleh sikap kekeluargaan.
2. Memperhatikan kesejahteraan umum bagi seluruh karyawan
pengadilan
SIKAP TERHADAP ATASAN
PASAL 12
1. Panitera dan Jurusita wajib membantu Pimpinan Pengadilan dalam
melaksanakan tugas kedinasan
2. Menjalankan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada Panitera
dan Jurusita dengan jujur dan ikhlas serta bertanggung jawab.
3. Berusaha memberikan masukan dan saran kepada atasan/pinpinan
yang bersifat membangun untuk kepentingan tugas kedinasan
SIKAP DILUAR KEDINASAN
PASAL 13
1. Berkelakuan baik dan tidak tercela
2. Menjaga kesehatan jasmani dan rohani
3. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi
maupun golongan
4. Menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan tidak terpuji dan tercela
yang merendahkan martabatnya sebagai pejabat kepaniteraan
5. Menghindari pergaulan bebas yang tidak bermanfaat, yang berakibat
merusak citra Korps Peradilan.
SIKAP DALAM RUMAH TANGGA
PASAL 14
1. Menjaga kerukunan, keharmonisan dan keutuhan Rumah Tangga
6
2. Memiliki rasa tanggung jawab terhadap keluarga
SIKAP DALAM MASYARAKAT
PASAL 15
1. Selaku anggota masyarakat Panitera dan Jurusita wajib menjunjung
tinggi rasa kesetia kawanan sosial dalam pergaulan bermasyarakat.
2. Harus menjaga nama baik dan martabat Panitera dan Jurusita sebagai
aparat peradilan
3. Panitera dan Jurusita dapat memberikan penyuluhan hukum kepada
sesama anggota masyarakat bila diperlukan/ditanyakan oleh
masyarakat.
DEWAN KEHORMATAN PANITERA DAN JURUSITA
PASAL 16
1.Susunan dewan kehormatan Panitera terdiri dari 5 (lima ) orang
sebagai berikut :
1. Tiga orang Pengurus IPASPI Pusat
2. Satu orang perwakilan dari Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
3. Satu orang dariperwakilan Direktorat Jenderal yang bersangkutan.
TUGAS DAN WEWENANG
PASAL 17
1. Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita mempunyai tugas :
1. Memberi pembinaaan pada Panitera dan Jurusita untuk selalu
menjunjung tinggi kode etik.
2. Meneliti dan memeriksa laporan /pengaduan dari masyarakat atas
tingkah laku para Panitera dan Jurusita
3. Memberi nasehat dan peringatan anggota dalam hal anggota yang
bersangkutan melanggar kode etik.
2. Dewan Keharmatan Panitera dan Jurusita berwenang :
1. Memanggil Panitera dan Jurusita untuk didengar keterangannya
sehubungan adanya pengaduan dan laporan.
2. Memberikan rekomendasi atas hasil pemeriksaan terhadap
Panitera dan Jurusita yang melanggar Kode Etik dan
7
merekomendasikan untuk merehabilitasi Panitera dan Jurusita
yang tidak bersalah.
SANKSI :
PASAL 18
Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita dapat merekomendasikan sanksi
bagi Panitera dan Jurusita yang melanggar Kode Etik sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 setelah didengar
pembelaannya dihadapan Dewan Kehormatan Panitera dan Jurusita
PEMERIKSAAN
PASAL 19
1. Pemeriksaan terhadap Panitera dan Jurusita yang dituduh melanggar
kode etik dilakukan secara tertutup.
2. Pemeriksaan harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada
Panitera dan Jurusita yang diperiksa untuk melakukan pembelaan diri.
3. Pembelaan dapat dilakukan sendiri atau didampingi oleh seorang atau
lebih dari anggota yang ditunjuk organisasi IPASPI Pusat.
4. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh semua anggota dewan kehormatan Panitera dan
Jurusita dan yang diperiksa.
KEPUTUSAN
 PASAL 20
Keputusan diuambil sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan
dalam persidangan
P E N U T U P
 PASAL 21
Kode Etik ini mulai berlaku sejak disahkan oleh Pengurus Ikatan
Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia Pusat

Share